Page 10 - Sambutan Kakanwil Penandatanganan Komitmen Bersama Pemutakhiran Data Simpeg Kemenkumham dan Soft Launching Rumah Digital Si-KiBe
P. 10

Tindak Lanjut Hasil Raker Kepegawaian dalam Rangka


                                                     Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDM

                                                   pada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta



                                                4. Pengelolaan Aplikasi mandatori dan non mandatori




                                                      Merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh                   SIMPEG              Aplikasi yang digunakan untuk layanan database
                            BELA PENGADAAN                                                              (Sistem Informasi Kepegawaian)  kepegawaian
                                   LKPP               LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang
                                                      /jasa pemerintah secara elektronik                      KEMENKUMHAM
                                                                                                             (Biro Kepegawaian)
                               SISUMAKER              Aplikasi pengelolaan surat masuk dan surat
                       (Sistem Surat Masuk dan Keluar) keluar                                                  SIONDEL K3             Aplikasi yang digunakan untuk layanan pengajuan
                        KEMENKUMHAM (PUSDATIN)                                                        (Sistem Informasi Online Dokumen) Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami
                                                                                                               BKN KANREG V
                                                      Sistem Informasi Kepegawaian ASN yang dapat
                                   SIASN                                                                          SIMWAS              Aplikasi yang digunakan untuk dokumentasi data
                       (Sistem Informasi Kepegawaian ASN)  dipergunakan sebagai platform dalam pemberian   ( Sistem Informasi Manajemen  base Hukuman Disiplin
                                                      pelayanan kepegawaian. Jenis layanan yang dapat            Pengawasan)
                                                      dilakukan SIASN adalah Kenaikan Pangkat, Pensiun
                                 BKN PUSAT                                                                  KEMENKUMHAM (Itjen)
                                                      dan Pencantuman Gelar.
                                                                                                                  SERAYA              Aplikasi yang digunakan untuk pelaporan Harta
                                  E-ABK               Aplikasi yang digunakan untuk penyusunan
                        (Elektronik Analis Beban Kerja)  Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan      ( Sistem Aplikasi Pelaporan Harta   Kekayaan seluruh ASN di lingkungan Kementerian
                                                                                                                                      Hukum dan HAM
                              KEMENKUMHAM                                                                        Kekayaan)
                                                                                                              KEMENKUMHAM (Itjen)
                             (Biro Perencanaan)
                                                                                                                  LHKPN               Aplikasi yang digunakan untuk pelaporan Harta
                                SIMUTASI              Aplikasi yang digunakan untuk layanan usulan        (Laporan Harta Kekayaan     Kekayaan ASN Penyelenggara Negara
                       (Sistem Informasi Mutasi Pegawai ) Kenaiakn Pangkat golongan IVa ke atas            Penyelenggara Negara)
                               KEMENKUMHAM                                                                          KPK
                              (Biro Kepegawaian)
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15