Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), secara historis merupakan salah satu rekomendasi dari kegiatan pembangunan hukum nasional yaitu Seminar Hukum Nasional III tahun 1974 di Surabaya yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum. Hasil seminar menilai dokumentasi hukum terhadap pembangunan hukum nasional masih sangat lemah karena belum mampu menyediakan dokumen dan informasi hukum serta sistem temu kembali dengan cepat dan tepat pada saat dibutuhkan.

Tugas perpustakaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta :

1. Membuat Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan.
2. Merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap akurat, mudah, dan cepat.
3. Membina jaringan di wilayahnya.
4. Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Visi

1. Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Misi

1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas.