Perpustakaan Digital

JDIH Nasional
JDIH Jakarta
Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta
Perpustakaan Nasional

Perpustakaan Digital

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Beranda
Profil
Area Anggota
Login

SELAMAT DATANG

Bangsa kita membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas, kompetensi, profesionalisme, kinerja tinggi, dan moralitas yang baik untuk bisa melayani.

Prof. Yassona H. Laoly S.H.,Msc. Ph.D

Cari Katalog Buku

Silahkan cari katalog buku yang Anda butuhkan

Koleksi Buku Terbaru

Silahkan pilih koleksi buku terbaru kami

Hukum Agraria Indonesia

HUKUM DAN MASYARAKAT

HUKUM DAN KEBEBASAN PERS

REFLEKSI TENTANG HUKUM

SISTEM HUKUM INDONESIA TERPADU

PEMANFAATAN ILMU-ILMU SOSIAL BAGI PENGEMBANGAN ILMU HUKUM

REVOLUSI HUKUM INDONESIA

IKHTISAR ANTINOMI ALIRAN FILSAFAT SEBAGAI LANDASAN FILSAFAT HUKUM

PENGANTAR ILMU HUKUM

TEORI DAN PRAKTIK SISTEM PERADILAN TIPIKOR TERPADU DI INDONESIA

BIROKRASI DIGITAL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HUKUM KELUARGA

NEGARA TANPA PENJARA (SEBUAH RENUNGAN)

KAPITA SELEKTA HUKUM MENGENANG ALMARHUM PROF.H.OEMAR SENO ADJI, .S.H

BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN BADAN HUKUM PERSEROAN, PERKUMPULAN, KOPERASI, YAYASAN, WAKAF

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

POKOK POKOK SOSIOLOGI HUKUM

KOMENTAR PASAL DEMI PASAL UU HANKAMNEG RI

DISIPLIN HUKUM DAN DISIPLIN SOSIAL

SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 4 TH 1976

PERUNDANGAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

OMNIBUS LAW DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

MAHIR MENULIS LEGAL MEMORANDUM

ASAS ASAS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

PANDANGAN TERHADAP AZAS-AZAS UMUM HUKUM ACARA PIDANA

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM

REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DAMPAK POLUSI UDARA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT DI DAERAH PERKOTAAN

BUNGA RAMPAI VICTIMISASI

ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI

PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF

HUKUM SEBAGAI PANGLIMA

BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENERJANG HARAPAN DARI JAKARTA MENUJU GEDUNG PUTIH

PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA

PEREMPUAN DAN HUKUM: MENUJU HUKUM YANG BERPERSPEKTIF KESETARAAN DAN KEADILAN

PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM

MENEROBOS POSITIVISME HUKUM

14 KENDALA PENEGAKAN HUKUM; MAHASISWA DAN PEMUDA SEBAGAI PILAR REFORMASI TEGAKNYA HUKUM DAN HAM

POLITIK HUKUM DI INDONESIA

HUKUM KEUANGAN NEGARA

ARGUMENTASI HUKUM

SUMBER- SUMBER HUKUM POSITIP

DIRECT ASSISTANCE FOR VICTIMS OF TRAFFICKING

PENELITIAN HUKUM DALAM PRAKTEK

STUDI HUKUM KRITIS KRITIK TERHADAP HUKUM MODERN

HIMPUNAN PERATURAN TENTANG CLASS ACTION

PENGANTAR ILMU HUKUM SEBUAH SKETSA

MEMANDU OTONOMI DAERAH MENJAGA KESATUAN BANGSA

PEMBUAT KOMITMEN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PELAKSANAN APBN/APBD

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

OTONOMI DAERAH TERHADAP PINJAMAN LUAR NEGERI ANTARA TOERI DAN PRAKTIK

PATOLOGI BIROKRASI ANALISIS, IDENTIFIKASI DAN TERAPINYA

PERATURAN TATA USAHA NEGARA PTUN MENDORONG TERWUJUDNYA PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

POKOK- POKOK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK MELALUI E-GOVERMENT

BUNGA RAMPAI TEORI HUKUM

BIROKRASI DALAM OTONOMI DAERAH UPAYA MENGATASI KEGAGALAN

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KERANGKA DASAR ILMU ADMINISTRASI

HUKUM KEPEGAWAIAN MENGENAI KEDUDUKAN HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGRI SIPIL

PARADOKSAL KONFLIK DAN OTONOMI DAERAH

PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH

HUKUM PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA

MENGGUGAT PERAN DPR DAN BPK DALAM REFORMASI KEUANGAN NEGARA

BIROKRASI DI NEGARA BIROKRATIS

KEMERDEKAAN BERSERIKAT PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

BUNGA RAMPAI TEORI HUKUM

HUKUM KEPEGAWAIAN

PANDUAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH

OTONOMI DAERAH DAN DAERAH OTONOM

PEDOMAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG PRAKUALIFIKASI DAN PASCAKUALIFIKASI

PEDOMAN PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

ASPEK HUKUM PENGAWASAN MELEKAT DALAM LINGKUNGAN APARATUR PEMERINTAH

MENGENAL PERADILAN KEPEGAWAIAN DI INDONESIA

PENYELESAIAN SENGKETA PEGAWAI NEGRI SIPIL DI INDONESIA MENURUT UNDANG UNDANG NO 43 TAHUN 1999

SOSIOLOGI HUKUM

POKOK POKOK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DECENTRALIZATION THE TERRITORIAL DIMENSION OF THE STATE

AZAS-AZAS HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

HUKUM DAN PERATURAN KEBIJAKSANAAN (BELEIDSREGEL) PADA PEMERINTAH DAERAH

SISTEM ADMINITRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

HUKUM PERIZINAN DALAM SEKTOR PELAYANAN PUBLIK

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK DAN KEKAYAAN NEGARA

MASALAH PERADILAN ADMINISTRASI DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA

ILMU HUKUM PAJAK

PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

TUGAS DAN WEWENANG HAKIM PEMERIKSA/PEMUTUS PERKARA PENGAWAS DAN KURATOR/PENGURUS

PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN APBN BAGI PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PERADILAN ADSMINISTRASI NEGARA DAN UPAYA ADSMINISTRATIF DI INDONESIA

PEDOMAN DAN PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI 1994

KEUANGAN NEGARA DAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

LEGAL OFFICER PANDUAN MENGELOLA PERIZINAN DOKUMEN, HAKI, KETENAGAKERJAAN DAN MASALAH HUKUM DI PERUSAHAAN

SISTEM BIROKRASI PEMERINTAHAN DIDAERAH DALAM BAYANG- BAYANG BUDAYA PATRON-KLIEN

ADSMINISTRASI PUBLIK KONSEP DAN PERKEMBANGAN ILMU DI INDONESIA

PENELITIAN HUKUM

DASAR- DASAR HUKUM UDARA DAN RUANG ANGKASA

ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PERKARA KEPAILITAN

ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PERKARA KEPAILITAN

HUKUM KOTRAK INTERNASIONAL

KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL (KONVENSI VIENNA A980)

PERBANDINGAN HUKUM DALAM KONTEKS GLOBAL SISTEM EROPA, ASIA DAN AFRIKA

PENGANTAR HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL: HUKUM INTERNASIONAL DAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN INTERNASIONAL

HUKUM LAUT INTERNASONAL

PENGANTAR HUKUM UDARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

HUKUM ANGKASA DAN PERKEMBANGANNYA

SEMIOTIKA HUKUM DARI DEKONSTRUKSI TEKS MENUJU PROGRESIVITAS MAKNA

ENSIKLOPEDI NURCHOLISH MADJID

REVOLUSI INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL

PERAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PERBATASAN DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDEPRTASI

POKOK- POKOK INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

PENGANTAR HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

PROTOKOL TAMBAHAN PADA KONVENSI-KONVENSI JENEWA 12 AGUSTUS 1949 DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN-KORBAN PERTIKAIAN-PERTIKAIAN BERSENJATA INTERNASIONAL (PROTOKOL I) DAN BUKAN INTERNASIONAL (PROTOKOL II)

FREEDOM OF RELIGION LEGALITY OF UNMANNED DRONES AND BRIBERY UNDER INTERNATIONAL LAW

PENGANTAR HUKUM WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION)

LANDAS KONTINEN DALAM HUKUM LAUT INTERNSIONAL

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

HUKUM UDARA INDONESIA & INTERNASIONAL

101 TANYA JAWAB SEPUTAR UU ITE

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

PENGANTAR HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

DASAR-DASAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

HUKUM PENYESLESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

EKSTRADISI & BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

HUKUM TENTANG EKSTRADISI

INTERNATIONAL MIGRATION AND DEVELOPMENT

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI WINA 1969

POLITIK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

SANKSI DAGANG UNILATERAL DIBAWAH SISTEM HUKUM WTO

KAJIAN RANCANGAN UNDANG UNDANG

KETENTUAN ANTI DUMPING SUBSIDI DAN TINDAKAN PENGAMANAN DALAM GATT DAN WTO

ANEKA PERKARA INDONESIA DILUAR NEGERI

DASAR- DASAR HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL

DASAR- DASAR HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL

ASPEK-ASPEK NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM TRANSAKTI BISNIS INTERNASIONAL

EKSTRADISI DALAM HUKUM INTERNASIONAL MODERN

PERANCANGAN KONTRAK INTERNASIONAL

PENYULUHAN WAWASAN NUSANTARA & KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT 1982

PENYULUHAN WAWASAN NUSANTARA & KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT 1982

LAW LIBERTY AND MORALITY

PENYULUHAN WAWASAN NUSANTARA & KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT 1982

PENYULUHAN WAWASAN NUSANTARA & KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT 1982

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA JILID III

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL DIBIDANG KEWILAYAHAN

ORGANISASI INTERNASIONAL & INTEGRASI EKONOMI REGIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN GLOBALISASI

PENGANTAR HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM GATT DAN WTO: ASPEK-ASPEK HUKUM DAN NON-HUKUM

HUKUM INTERNASIONAL I

PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL

KONVENSI PENGUNGSI 1951: PERTANYAAN & JAWABAN

PERADILAN SESAT MEMBONGKAR KESESATAN HUKUM DI INDONESIA

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL SUATU PENGANTAR

DASAR-DASAR, PRINSIP, & FILOSOFI ARBITRASE

DASAR-DASAR, PRINSIP, & FILOSOFI ARBITRASE

DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN TERHADAP NYAWA,TUBUH DAN KESEHATAN SERTA KEJAHATAN SERTA KEJAHATAN YANG MENBAHAYAKAN BAGI NYAWA.TUBUH DAN KESEHATAN

KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KORUPSI DALAM KEGIATAN BANTUAN TSUNAMI

PEMBENTUKAN HUKUM MELALUI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA

UPAYA PAKSA PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, DAN PENYITAAN

KEJAHATAN MAYANTARA CYBER CREAM

PRINSIP PRINSIP LEGAL DRAFTING DAN DESAIN NASKAH AKADEMIK

MEMERANGI KORUPSI DI INDONESIA YANG TERDESENTRALISASI

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

PEMBAJAKAN, ANGKUTAN,DAN KESELAMATAN PENERBANGAN

DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA PERJUDIAN

KORUPSI DAN PEMERINTAHAN SEBAB, AKIBAT, DAN REFORMASI

TINDAK PIDANA TERHADAP KEBEBASAN PRIBADI

KEJAHATAN JABATAN DALAM SISTEM PERADILAN TERPADU

ASPEK-ASPEK PENGUBAH HUKUM

UNDANG UNDANG NOMER 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI TERINTIMIDASI

KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

HUKUM PIDANA MALAPRAKTIK

SISTEM PERADILAN PIDANA SUATU PEMBAHARUAN

PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

HUKUM PIDANA KHUSUS UNSUR DAN SANKSI PIDANANYA

HUKUM PIDANA EKONOMI

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

KORBAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF VICTIMOLOGI (BUKU I)

POLIITIK HUKUM PIDANA DAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

DISKREASI PEJABAT PUBLIK DAN TINDAK PIDANA

MEREDESAIN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ILLEGAL LOGING DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG DILAKUKAN DAN/ATAU DIBIARKAN OLEH NEGARA SELAMA BERLANGSUNGNYA KONFLIK BERSENJATA(1997-2000)

PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

PENGATURAN HAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA BAGI KORBAN KEJAHATAN

SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI INDONESIA

SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI INDONESIA

PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF

TINDAK PIDANA MAKAR MENURUT KUHP

ASPEK ASPEK PIDANA DI BIDANG EKONOMI

LAMPIRAN HUKUM PIDANA MATERIL DAN FORMIL KORUPSI DI INDONESIA UNTUK MAHASISWA DAN PRAKTISI HUKUM

MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI

KORUPSI DALAM PENGELOLAAN PROYEK PEMBANGUNAN

MASALAH KORUPSI DAN PEMECAHANNYA

BUNGA RAMPAI NARKOBA TINJAUAN MULTI DIMENSI

KETERANGAN AHLI DAN VISUM ET REPERTUM DALAM ASPEK HUKUM ACARA PIDANA

BEBERAPA MASALAH PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

PEMASYARAKATAN NARAPIDANA

HUKUM DAN DINAMIKA SOSIAL

TINDAK PINDANA MAYANTARA PERKEMBANGAN KAJIAN CYBERCRIME DI INDONESIA

HUKUM ACARA PIDANA DALAM INDONESIA

HUKUM ACARA PIDANA DALAM PRAKTIK

LEMBAGA PIDANA BERSYARAT

EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN

PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA

PEMBEHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA BARU DI INDONESIA

DIBALIK PUTUSAN HAKIM

ETIKA PROFESI HUKUM: NORMA-NORMA BAGI PENEGAK HUKUM

ASPEK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM PROSES PIDANA

KASASI UPAYA HUKUM ACARA PIDANA

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA BEBERAPA NEGARA

DELIK DELIK TERTENTU (SPECIAL DELICTEN) DI DALAM KUHP

CATATAN HUKUM SALDI ISRA KEKUASAAN DAN PERILAKU KORUPSI

MEMAHAMI WHISTLEBLOWER

EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN

ASPEK-ASPEK PIDANA DI BIDANG EKONOMI

ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA

PEDOMAN PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

MAFIA HUKUM: MEMBONGKAR KONSPIRASI DAN MANIPULASI HUKUM DI INDONESIA

AZAS-AZAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA

PANDANGAN TERHADAP AZAS-AZAS UMUM HUKUM ACARA PIDANA

ANTARA KEJAHATAN

MASALAH TINDAK PIDANA DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

PERKARA KONEKSITAS GINANDJAR MENGGUGAT

LAPORAN PENELITIAN : ASPEK-ASPEK YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEKAS NARA PIDANA DALAM MASYARAKAT

MASALAH KORBAN KEJAHATAN

TINDAKAN PIDANA PENERBANGAN DI INDONESIA

PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA

CLASS ACTION DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN

DELIK-DELIK TERTENTU DIDALAM KUHP

HUKUM KEPOLISIAN DI INDONESIA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

SKANDAL BLBI RAMAI-RAMI MERAMPOK NEGARA

JANGAN BUNUH KPK

HUKUM PIDANA HINDIA BELANDA

OTOPSI PRADAKWAAN KASUS BANK BALI

PRINSIP MIRANDA RULE HAK TERSANGKA SEBELUM PEMERIKSAAN

HUKUM PERBANDINGAN KONSTITUSI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI

KONSEP HUKUM: THE CONCEPT OF LAW

PENELITIAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF PENEGAK HUKUM MASYARAKAT DAN NARAPIDANA

WHISTLE BLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM

PEMERIKSAAN DARI SEGI HUKUM ATAU DUE DILIGENCE

PEMBERANTASAN KORUPSI DAN GOOD GOVERNANCE

PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA

MENGENALI & MEMBERANTAS KORUPSI

PERANAN PENGAWASAN DALAM PENANGKALAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KORUPSI MUSUH BERSAMA

HUKUM PEMBUKTIAN

HUKUM KOPERASI INDONESIA: PEMAHAMAN, REGULASI, PENDIRIAN, DAN MODAL USAHA

HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

PENDAPAT AHLI DALAM PERKARA PIDANA

PENDAPAT AHLI DALAM PERKARA PIDANA

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KEJAHATAN TERORISME

BENANG KUSUT PERADILAN KORUPSI PERBANKAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

SELUK BELUK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMBIAYAAN TERORISME

PEMBAHASAN HUKUM ACARA PIDANA

KEJAHATAN MAFIA

ETIKA PROFESI HUKUM: SEBUAH PENDEKATAN SOSIO-RELIGIUS

HUKUM PIDANA POSITIF PENGHINAAN

KEJAHATAN & TINDAK PIDANA KOMPUTER

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

PUTUSAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PIDANA

EVALUASI PEMENUHAN HAK ANAK PIDANA SESUAI PASAL 55 UU NO.39 TAHUN 1999

CYBERCRIME PEMAHAMAN DAN UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN BERTEKNOLOGI

LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA

DILEMA ETIKA DAN HUKUM DALAM PELAYANAN MEEDIA

KOMENTAR & PEMBAHASAN UNDANG- UNDANG NOMER 35 TAHUN 2009 TENTANG NERKOTIKA

ETIKA HUKUM; RELEVANSI TEORI HUKUM KODRAT THOMAS AQUINAS

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA, TERDAKWA, DAN KORBAN TIDAK PIDANA TERORISME

HUKUM PORNOGRAFI

PSIKIATER DAN PENGADILAN

ASAS TEORI PRAKTIK HUKUM PIDANA

ASAS TEORI PRAKTIK HUKUM PIDANA

KEJAHATAN MELANGGAR NORMA KESUSILAAN & NORMA KEPATUTAN

PERANGKAP PENYIMPANGAN DAN KEJAHATAN

ASAS ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA

PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP PENYIDIKAN DAN TUNTUTAN

ASAS ASAS HUKUM PIDANA

URGENSI PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN ANTARA NORMA DAN REALITA

TINDAK PIDANA PERKELAHIAN PELAJAR

KORUPSI BERBASIS TRADISI

HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM PIDANA DI INDONESIA

PENULISAN KARYA ILMIAH TENTANG MASALAH SANTUNAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

TINDAK PIDANA MAKAR MENURUT KUHP

KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN KESELAMATAN NEGARA

NARKOBA & PERADILANNYA DI INDONESIA

NARKOBA & PERADILANNYA DI INDONESIA

PERBANDINGAN PEMBERANTASAN KORUPSI DIBERBAGAI NEGARA

HUKUM PERSELISIHAN

PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP

PERLINDUNGAN JURNAL SAKSI DAN KORBAN

TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI

KRIMINALITAS DALAM HUKUM PIDANA

PERTUMBUHAN HUKUM PENYIMPANGAN DILUAR KODIFIKASI HUKUM PIDANA

MASALAH PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN

UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

PENGEMBALIAN ASET HASIL KEJAHATANDALAM PRESPEKTIF REZIM ANTI PENCUCIAN UANG

TINDAK-TINDAK PIDANA TERTENTU DI INDONESIA

DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN MEMBAHAYAKAN KEPERCAYAAN UMUM TERHADAP SURAT, ALAT PEMBAYARAN, ALAT BUKTI, DAN PERADILAN

STRATEGI SUKSES BERHUBUNGAN DENGAN PERS DAN ASPEK-ASPEK HUKUMNYA

PERANAN PPATK DALAM MENCEGAH TERJADI NYA PRAKTIK MONEY LAUNDERING

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

VISUM ET REPERTUM TEKNIK PENYUSUNAN DAN PEMERIAN

BEBERAPA ASPEK KEBIJAKAN PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM PIDANA

BEBERAPA ASPEK KEBIJAKAN PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM PIDANA

DELIK DELIK KHUSUS KEJAHATAN JABATAN TERTENTU SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI

STRATEGI PENANGGULANGAN KEJAHATAN TELEMATIKA

PENGAWASAN TERHADAP JAKSA SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KHUSUS PEMBERANTASAN KORUPSI

PRESIDENTIAL THRESHOLD

PENGAWASAN TERHADAP JAKSA SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KHUSUS PEMBERANTASAN KORUPSI

SANKSI PEMIDANAAN DALAM KONFLIK PERTANAHAN

RAKERGAB MAKEHJA DENGAN SEMANGAT KETERPADUAN

RAKERGAB MAKEHJA DENGAN SEMANGAT KETERPADUAN

DEPONEERING TEORI DAN PRKTIK

TEORI DAN TEKNIK MEMBUAT SURAT DAKWAAN

TEORI DAN KAPITA SELEKTA KRIMINOLOGI

PERDAGANGAN PEREMPUAN DALAM JARINGAN PENGEDARAN NARKOTIKA

PERDAGANGAN PEREMPUAN DALAM JARINGAN PENGEDARAN NARKOTIKA

BUNGA RAMPAI VIKTIMISASI

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM: DALAM PERSFEKTIF HUKUM PROGRESIF

PEMERKOSAAN PERBUDAKAN SEKSUAL DAN BENTUK-BENTUK LAIN KEKERASAN SEKSUAL

GLOBALISASI KEJAHATAN BISNIS

PENGANTAR PENELITIAN KRIMINOLOGI

RUANG LINGKUP KRIMINOLOGI

APAKAH PUTUSAN PK DAPAT DILAWAN DENGAN PENGAJUAN PK DAN HUKUM PIDANA DAN ORANG SAKIT JIWA

DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK

KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN KESELAMATAN NEGARA

EKSTASI DALAM DUA SISTEM HUKUM

PISAU ANALISIS KRIMINOLOGI

TEKNIK PERUNDANGAN UNDANGAN DI INDONESIA

JUSTICE NOT FOR ALL

DELIK DLEIK KHUSUS KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KERANGKA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

KORUPSI MENGORUPSI INDONESIA

KAJIAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM RUU KUHPIDANA

DELIK PENYALAHGUNAAN JABATAN DAN SUAP DALAM PRAKTEK

POLITIK HUKUM DALAM UNDANG UNDANG NARKOTIKA UU NOMOR 35 TAHUN 2009

PIDANA PENJARA MAU KEMANA

TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN

PENGERTIAN SERTA SIFATNYA MELAWAN HUKUM BAGI TERJADINYA TINDAK PIDANA

TANYA JAWAB SEKITAR UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PENGERTIAN SERTA SIFATNYA MELAWAN HUKUM BAGI TERJADINYA TINDAK PIDANA

BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

KLEPTOKRASI PERSENGKOLAN BIROKRAT-KORPORAT SEBAGAI POLA WHITE-COLLAR CRIME DI INSONESIA

PERBANDINGAN KUHAP HIR DAN KOMENTAR

DIPLOMASI MENGUSUT KEJAHATAN LINTAS NEGARA

DELIK-DELIK TERTENTU (SPECIALE DELICTEN) DI DALAM KUHP

KEBUTUHAN SURAT DALAM PRAKTEK PROSES PIDANA (PROSES BERACARA)

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK

KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

CYBER LAW 2; PERLINDUNGAN PRIVASI ATAS INFORMASI PRIBADI DALAM ECOMMERCE

PENDEKATAN BARU DALAM KRIMINOLOGI

NODA HITAM HUKUM INDONESIA

KONTROVERSI HUKUMAN MATI

KONTROVERSI HUKUMAN MATI

HUKUM ACARA PENGADILAN ANAK

SUAP DAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

TEORI DAN KAPITA SELEKTA KRIMINOLOGI

ABORTUS PROVOCATUS BAGI KORBAN PERKOSAAN

PENGANTAR HUKUM PIDANA INTERASIONAL

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

CYBER LAW 1; PERLINDUNGAN PRIVASI ATAS INFORMASI PRIBADI DALAM ECOMMERCE MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL BAGIAN II

HUKUM PIDANA UMUM DAN TERTULIS DI INDONESIA

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL SATU

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL SATU

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL SATU

GAGASAN DAN PEMIKIRAN TENTANG PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL

CYBER LAW ASPEK HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI

MENGUAK TABIR HUKUM

PELUANG TANTANGAN EKSISTENSI PENGADILAN HAM DI INDONESIA

DASAR DASAR PENOLOGI

DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN MELANGGAR NORMA KESUSILAAN DAN NORMA KEPATUTAN

NEGERI PARA MAFIOSO HUKUM DI SARANG KORUPTOR

GATT WTO DAN HASIL URUGUAY ROUND

KONSEP DAN POLA PENYULUHAN HUKUM

ILMU NEGARA UNTUK PERGURUAN TINGGI

POLITIK PEMBANGUNAN SEBUAH ANALISIS KONSEP ARAH DAN STRATEGI

MENGEMBALIKAN HAK- HAK POLITIK PEREMPUAN SEBUAH PRESPEKTIF ISLAM

MASALAH- MASALAH AKTUAL HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

EVALUASI IMPLEMENTASI RANHAM 2015-2019

PENERAPAN STATISTIKA DALAMPENELITIAN SOSIAL KEAGAMAAN

TEORI MANAJEMEN STRATEJIK DALAM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

HUKUM RESPONSIF

PEMBAHARUAN HUKUM PEMERINTAH DESA

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN: JENIS, FUNGSI, DAN MATERI MUATAN

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA DI INDONESIA

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA DI INDONESIA

HUKUM ASURANSI INDONESIA

KUMPULAN PERATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

HAK ATAS LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI PENDIDIKAN MANUSIA

SERBA SERBI PERKULIAHAN POLITIK HUKUM

BEBERAPA ASPEK SOSIO YURIDIS MASYARAKAT

PROSEDUR PENELITIAN SUATU PENDEKATAN PRAKTEK

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

TEORI TEORI MUTAKHIR PARTAI POLITIK

DISKURSUS POLITIK DAN PEMBANGUNAN

POLITIK EDITORIAL MEDIA INDONESIA

TEORI-TEORI DAN KEBIJAKAN PIDANA

MALPRAKTIK KEDOKTERAN: TINJAUAN NORMA DAN DOKTRIN HUKUM

HUKUM DARI CONSILIENCE MENUJU PARADIGMA HUKUM KONSTRUKTIF-TRANSGRESIF

TEORI HUKUM MENGINGAT, MENGUMPULKAN, DAN MEMBUKA KEMBALI

UNDANG-UNDANG TELEKOMUNIKASI BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA

ATROPOLOGI DAN HUKUM

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: SEBUAH ANALISA DESKRIPTIF

PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA

REFLEKSI SOSIOLOGI HUKUM

PANDANGAN KRITIS SEORANG HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

BUNGA RAMPAI HUKUM KARYA TULIS ILMIAH BIDANG HUKUM

BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM

PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA

KONSEPSI HUKUM NEGARA NUSANTARA PADA KONFERENSI HUKUM LAUT III

THE SUBTLE ART OF NOT GIVING A FUCK

HUKUM YANG BERGERAK TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM

BEBERAPA PEDOMAN PEMIDANAAN DAN PENGAMATAN NARAPIDANA

ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

HUKUM PROGRESIF

PENELITIAN HUKUM NORMATIF SUATU TINJAUAN SINGKAT

DEKONTRUKSI HUKUM EKSPLOITASI TEKS DAN MODEL PEMBACAAN

POLITIK HUKUM DI INDONESIA

MEMAHAMI ILMU NEGARA & TEORI NEGARA

MENGUAK REALITAS HUKUM: RAMPAI KOLOM DAN ARTIKEL PILIHAN DALAM BIDANG HUKUM

PENGANTAR PENELITIAN HUKUM

PENGANTAR ILMU HUKUM

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG PEMBINAAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

PENAFSIRAN DAN KUNTRUKSI HUKUM

PSIKOLOGI DALAM HUKUM

HUKUM NASIONAL EKLEKTISISME HUKUM ISLAM & HUKUM UMUM

PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM

PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM

TEORI UMUM TENTANG HUKUM DAN NEGARA

MENGUAK REALITAS HUKUM: RAMPAI KOLOM DAN ARTIKEL PILIHAN DALAM BIDANG HUKUM

PENELITIAN HUKUM EMPIRIS MURNI

LAW LIBERTY AND MORALITY HUKUM, KEBEBASAN DAN MORALITAS

PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

PERATURAN PELAKSANA UNDANG- UNDANG NOMER 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

ANEKA MASALAH HUKUM KEDIRGANTARAAN HIMPUNAN MASALAH

BANTUAN HUKUM DINEGARA BERKEMBANG

ILMU PERUNDANG- UNDANGAN JENIS, FUNGSI, DAN MATERI MUATAN

PENGANTAR DALAM HUKUM INDONESIA

PENGANTAR ILMU HUKUM

KAIDAH KAIDAH HUKUM YURISPRUDENSI

MENGUAK REALITAS HUKUM: RAMPAI KOLOM DAN ARTIKEL PILIHAN DALAM BIDANG HUKUM

MEMAHAMI HUKUM KEPOLISIAN

QUO VADIS TATANAN HUKUM INDONESIA

KITAB ADVOKAT INDONESIA

HUBUNGAN HUBUNGAN SIPIL MILITER PERSPEKTIF REGIONAL

POKOK POKOK ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN

PELUANG DAN TANTANGAN EKSISTENSI PENGADILAN HAM DI INDONESIA

POLITIK DAN HUKUM DI ERA REFORMASI

TEORI DAN FILSAFAT HUKUM

HUKUM KESEHATAN PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER

KUMPULAN KESEPAKATAN BERASAMA DAN PEDOMAN TEKNIS LPSK

KONSULTASI HUKUM (KUMPULAN KONSULTASI HUKUM DI MAJALAH FORUM KEADILAN)

SOSIOLOGI SUATU BUKU PENGANTAR RINGKAS

BAB BAB TENTANG KEDOKTERAN FORENSIK

PERBANDINGAN ILMU HUKUM

PEMASYARAKATAN MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN

PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA

LEBIH JAUH DENGAN IDEOLOGI IDEOLOGI POLITIK KONTEMPORER

HUKUM ANTAR GOLONGAN

MORALITAS PROFESI HUKUM SUATU TAWARAN KERANGKA BERPIKIR

JANGAN TUNGGU LANGIT RUNTUH

PENERAPAN TEORI HUKUM PADA PENELITIAN DISERTASI DAN TESIS

METODE PENELITIAN HUKUM

PENEGAH HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

KERANGKA HUKUM KEBIJAKAN INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

MENEGAKKAN HUKUM SUATU PENCARIAN

BAHASA DAN HUKUM SEBUAH METODOLOGI KECIL

DASAR- DASAR ILMU HUKUM JILID II

BUKU PINTAR HUKUM STRATEGI PRAKTIS MYENYELESAIKAN MASALAH- MASALAH HUKUM

HUKUM ANTAR GOLONGAN

MEMORANDUM HUKUM (MEDIA UNTUK MELATIH PENULISNYA MENERAPKAN HUKUM POSITIF DALAM MENYELESAIKAN PERKARA)

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM

PENGANTAR STATISTIK BIDANG HUKUM

PENGANTAR ILMU HUKUM SUATU PENGENALAN PERTAMA RUANG LINGKUP BERLAKUNYA ILMU HUKUM

PENGANTAR DALAM HUKUM INDONESIA

TATA HUKUM INDONESIA SUATU PENGANTAR

PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA

REFLEKSI SOSIOLOGI HUKUM

PENGANTAR TATA HUKUM DI INDONESIA

PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL DAN PERMASALAHANNYA

PERADILAN BEBAS DAN CONTEMPT OF COURT

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN PROSES DAN TEKNIK PEMBENTUKANNYA

MENCIPTAKAN PELUANG KEADILAN

HUKUM DAN KEMAJEMUKAN BUDAYA

PEREMPUAN DI ANTARA BERBAGAI PILIHAN HUKUM

STRATEGI PENEGAKAN HUKUM

KETIKA KEJAHATAN BERDAULAT: SEBUAH PENDEKATAN KRIMINOLOGIMI, HUKUM, DAN SOSIOLOGI

KEADILAN TAK BISA MENUNGGU: STUDI KASUS MASYARAKAT DESA MENDORONG TEGAKNYA KEADILAN

PUTUSAN PERKARA AKBAR TANDJUNG: ANALISIS YURIDIS PARA AHLI HUKUM

POLITIK HUKUM MENUJU SATU SISTEM HUKUM NASIONAL

MEDIASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH, HUKUM ADAT, HUKUM NASIONAL

PROFESSIONAL ETHICS DAN FRAUD EXAMINATION

THE POWER OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE TEORI DAN IMPLEMENTASI

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

WAJAH PERADILAN KITA KONTRUKSI TENTANG PENYIMPANGAN MEKANISME KONTROL DAN AKUNTABILITAS PERADILAN PIDANA

PEMBAHASAN UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SISI SISI LAIN DARI HUKUM DI INDONESIA

ETIKA PROFESI HUKUM REKONTRUKSI CITRA PERADILAN DI INDONESIA

PERADILAN MILITER DI INDONESIA

ILMU HUKUM NON SISTEMATIK

ILMU PERUNDANG- UNDANGAN

BERBAGAI SEGI HUKUM DAN PERKEMBANGANNYA DALAM MASYARAKAT

TRADISI HUKUM CINA: NEGARA DAN MASYARAKAT

TRADISI HUKUM CINA: NEGARA DAN MASYARAKAT

POLITIK DAN HAM

MASALAH HUKUM DARI KRATOLOGI SAMPAI KWITANSI

AWAL MEMAHAMI HUKUM TEORI HUKUM& FILSAFAT HUKUM

DASAR- DASAR HUKUM NORMATIF

PERADILAN SATU ATAP DI INDONESIA

PERADILAN SATU ATAP DI INDONESIA

BUTIR-BUTIR PEMIKIRAN DALAM HUKUM MEMPERINGATI 70 TAHUN

DASAR-DASAR PENGETAHUAN HUKUM DAN PENALARAN HUKUM INDOESIA

80 TAHUN ISMAIL SALEH

SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta
Alamat	: Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, 13630

Link Terkait

JDIH Nasional
JDIH Jakarta
Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta
Perpustakaan Nasional

Kontak

Email	: admin@perpustakaankumhamdki.id
No. Hp	: 081219779879
Telp.	: 021 9999999

Copyright © 2020 - Perpustakaan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. All Rights Reserved.